PURBALINGGA- Penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Purbalingga 2016-2021. Prioritas ini dikarenakan masih banyaknya pendudukn miskin di Purbalingga.

Dari data Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 di Purbalingga masih terdapat 19.75 persen kemiskinan. Dari data tahun 2010 angka kemiskinan sebesar 24,58 persen. Penurunan yang signifikan ini ternyata angka kemiskinannya masih menempati peringkat ke 5 se Jawa tengah.

Bupati Purbalingga mengatakan kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan upaya penanggulangan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Upaya penangulangan kemiskinaan harus mampu menyentuh akar penyebabnya.

“Penangulangan kemiskinan harus mencakup strata keluarga miskin, dengan sasaran yang jelas dan melibatkan seluruh sektor dan terus menerus,” kata Tasdi saat memaparkan RPJMD di rapat Paripurna Dewan, Senin (30/5)

Prioritas kedua adalah infrastruktur, lanjut Tasdi ketersediaan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan, jembatan, prasarana pemukiman, irigasi, serta sarana pelayanan sosial mutlak dibutuhkan. Moda transportasi massal yang cepat seperti tranportasi udara bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah di Purbalingga.

“Untuk itu Pemda Purbalingga terus mendukung terwujudnya pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandar udara,” katanya

Pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas ketiga, yakni dengan peningkatan pemerataan pendapatan perkapita masyarakatnya. Pendapatan perkapita tahun 2014 sebesar Rp 15,95 juta, masih tertinggal rata-rata pendapatan perkaipta Jawa Tengah sebesar Rp 27,61 juta dan Nasional sebesar Rp 41,82 juta.

“ Sehingga kebijakan yang perlu diambil dengan peningkatan produktifitas dan daya saing sektor ekonomi di segala bidang. Pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan,” kata Tasdi.

Prioritas keempat yakni pembangunan manusia, meliputi akses kesehatan, akses pendidikan, pagan, perumahan sehat dan layak serta fasilitasi sanitasi dan air minum. Pembangunan manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia yang bermartabat.

“Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi prioritas ke lima dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas keenam dalam RPJMD 2016-2021,” pungkas Tasdi. (Sapto Suhardiyo)