PURBALINGGA – Untuk mendukung kemajuan dan pengembangan usaha dan kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera” yang merupakan gabungan BUMDes Se-Kecamatan Kejobong. Akan segera dibangun gedung baru untuk tempat usaha perkantoran yang representatif.
“Dilokasi ini akan dibangun gedung Bumdes bersama dengan anggaran Rp514.649.533,”jelas Ketua Badan Kredit Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kejobong Nasirun sesaat sebelum peletakan batu pertama gedung tersebut oleh Bupati Purbalingga Tasdi Rabu (21/12).
Nasirun menambahkan, bahwa gedung tersebut akan dibangun dengan membeli lahan seluas 284 meter persegi serta nantinya gedung tersebut akan digunakan untuk perkantoran dan unit pertokoan (mini market). Menurutnya, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kebijakanserta regulasi ditingkat pusat, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah berakhir pada tahun 2014. Hal tersebut menimbulkan kesimpangsiuran dan kebingungan di tingkat bahwa, karena kepengurusan Badan Kredit Antar Desa dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) mempunyai tanggungjawab moral untuk melestarikan asset yang cukup besar milik masyarakat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri terkait hal tersebut mengamanatkan bahwa eks PNPM harus melebur diri menjadi suatu lembaga berbadan hukum seperti CV, koperasi dan sejenisnya.
Untuk program PNPM-MPd ketika masuk di Kecamatan Kejobong dengan platform anggaran pertama kali sebesar Rp156 juta setelah berjalan tujuh tahun atau sampai tahun 2014 dengan total anggaran yang masuk Rp3,8 miliar.
“Dari total anggaran masuk dikelola oleh UPK untuk simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) yang tuutp buku pada tahun 2015 asetnya sudah berkembang mencapai Rp4,4 miliar dan sampai Bulan November 2016 Rp4,7 miliar yang dikelola hingga saat ini menjadi asset bersama warga masyarakat Kecamatan kejobong,”jelasnya.
Nasirun menandaskan, bahwa dari asset yang dikelola tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan untuk akses permodalan usaha atau usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) diseluruh Kecamatan Kejobong. Disamping manfaat tersebut juga memberikan manfaat lain seperti untuk penyertaan modal, biaya operasional kelembagaan, kesejahteraan anggota/nasabah dan pengurus serta penyediaan dana Coorprate Social Responsibility (CSR) untuk membantu program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) sejak tahun 2013 sebanyak dua unit rumah per desa dengan anggaran masing-masing Rp3 juta per unit.
Bupati Purbalingga Tasdi sebelum melaksanakan peletakan batu pertama gedung tersebut mengatakan, bahwa pembangunan gedung tersebut muaranya hanya satu yakni untuk kepentingan rakyat. Sedangkan untuk program eks PNPM berbagai tindak lanjut sudah ada beberapa Peraturan Menteri (Permen) dan lainnya. Untuk tingkat Kabupaten Purbalingga juga tengah disiapkan berbagai regulasi. Selain itu, pihaknya bersama Wakil Bupati berkomitmen melalui misi yang kelima yakni membangun ekonomi kerakyatan melaui simpul-simpul pengembangan ekonomi rakyat
“BUMDes juga merupakan bagian dari upaya bagaimana membangun ekonomi rakyat,”ujarnya.
Untuk itu, jelas Bupati, pihaknya merasa gembira, ketika paska berakhirnya program tersebut dan tidak digulirkan kembali untuk asset di Kabupaten Purbalingga mencapai Rp87 miliar, terutama untuk asset kerakyatan. Selain itu, usai diresmikan BUMDes di Kecamatan Kertanegara beberapa waktu lalu, tidak lama ada kunjungan dari Bupati Kediri untuk belajar terkait pengelolaan paska program tersebut, sehingga Purbalingga patut berbangga, karena tanpa ada kepengurusan yang jelas di tingkat pusat, namun Purbalingga sudah bergerak terlebih dahulu.
“Untuk itu, dengan munculnya BUMDes, kedepan di Purbalingga diharapkan untuk meneruskan program terdahulu jangan diam dan kita harus tetap bergerak,”pintanya.(Sukiman)
