PURBALINGGA, INFO-Kevalidan sebuah data bisa menentukan arah sebuah kebijakan. Hal tersebut disampaikan Puguh Raharjo, pemateri dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga pada acara rapat evaluasi rilis buku Kecamatan dalam angka yang diadakan Bidang Sandi Statistik dan Telekomunikasi (SST) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) kabupaten Purbalingga, Selasa (2/10).
Puguh mengatakan, di sebuah wilayah kevalidan data diperlukan agar kebijakan yang akan ditentukan pemerintah tidak salah sasaran. Menurutnya, banyak Desa dan Kecamatan yang belum sadar akan pentingnya data sehingga bantuan yang akan dikucurkan pemerintah tak jarang menimbulkan friksi di masyarakat.
“Banyak Desa yang belum sadar pentingnya sajian data dalam angka yang akurat. Itulah yang menyebabkan seringnya bantuan tidak tepat sasaran,” kata Puguh.
Puguh menambahkan, data merupakan kebutuhan mereka (Desa dan Kecamatan) sendiri. Di depan para admin Kecamatan Puguh menegasakan seharusnya data tidak hanya berkutat di BPS namun harus dari Desa terlebih dahulu. Melalui data yang akurat, Desa bisa mengajukan bantuan seperti pembinaan UMKM dan program-program lain yang bersinggungan langsung dengan masyarakay yang ada di Desa.
“Data bukan semata-mata kebutuhan BPS. Justru data di Desa akan bermanfaat bagi masyarakat Desa itu sendiri,” imbuhnya.
Memang BPS menyoroti betul tentang simpang siurnya data kewilayahan seperti luas Desa dan lahan pertanian. BPS menyayangkan hal tersebut karena perkembangan Desa akan sulit diukur jika data kewilayahan Desa tidak akurat. Dalam kesempatan tersebut BPS mempersilakan bagi Kecamatan maupun Desa yang membutuhkan bantuan terkait penyusunan data dalam angka.
“ Kami persilakan bagi siapa saja khususnya Desa dan Kecamatan yang ingin menyusun data, kami siap membimbing agar hubungan simbiosis mutualisme bisa terjalin,” pungkasnya. (KP-4)
