Pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) kabupaten Purbalingga, tingkat kelulusannya hanya 33 persen. Dari 78 peserta ujian yang dilaksanakan 27 April 2013, yang dinyatakan lulus hanya 25 orang. “Hasil ujian telah diumumkan melalui website LKPP pada 17 Mei lalu. Kabupaten Purbalingga hanya lulus 25 orang,” kata Kepala Bagian Pembangunan Setda Purbalingga Yani Sutrisno Udinugroho SSos, usai menerima kunujungan kerja ULP/LPSE Kabupaten Sukoharjo di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (23/5).
Kunjungan rombongan ULP/LPSE Sukoharjo dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sardiyono MM. Mereka berkunjung ke Purbalingga sebagai persiapan pemberlakuan pengadaan melalui LPSE yang baru dibentuk 2012 lalu dan hingga saat ini belum operasional. Selain ke Purbalingga, tim sebelumnya mengadakan kunjungan ke LPSE Banjarnegara.
Dijelaskan Yani, mereka yang mengikuti ujian adalah peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan pada 24 – 27 April di Andrawina Convention Hall Owabong. Jumlah peserta diklat adalah 75 orang ditambah 3 orang peserta diklat tahun lalu. Dia menuturkan, bagi peserta ujian yang belum lulus, masih bisa mengikuti ujian secara online yang diselenggarakan lembaga pengabdian pada masyarakat (LPPM) Unsoed Purwokerto. Ujian akan diadakan pada Sabtu (15/6) dengan membayar sendiri biaya ujian sebesar Rp 500 ribu per orang. “Yang sudah lulus diarahkan untuk menjadi pejabat pengadaan di masing-masing SKPD. Atau sebagai cadangan/kader untuk mengisi unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten Purbalingga,” katanya. Diakui Yani, keterbatasan tenaga pengadaan bersertifikasi menjadi kendala bagi percepatan pelaksanaan kegiatan, termasuk pelaksanaan lelang secara elektronik melalui LPSE. Menurutnya, hingga saat ini Purbalingga baru memiliki 135 tenaga pengadaan bersertifikat. “Itu belum termasuk yang lulus pada ujian April lalu,” jelasnya.
Dibagian lain, Kepala LPSE Purbalingga Drs Yonathan Eko Nugroho MHum menuturkan, kabupaten Purbalingga telah menyelenggaraan pengadaan melaui LPSE sejak Desember 2011. Pada tahun pertama 2012, LPSE mampu mengadakan lelang sebanyak 312 paket dengan nilai kotrak mencapai Rp 185,3 milyar. Dibanding dengan pagu anggaran yang ada sebesar Rp 196,5 milyar, berarti pada 2012 LPSE mampu melakukan efisiensi Rp 11,2 milyar. “Meski baru tahun pertama, Purbalingga menjadi LPSE dengan paket terbanyak tingkat Provinsi Jawa Tengah. Itu menadi prestasi yang patut disyukuri,” ungkapnya. Ditambahkan Yonathan, pada 2013 ini,dari total 1.564 kegiatan, hinga Mei telah dilakukan pengadaan melalui ULP sejumlah 117 kegiatan. Dari jumlah itu, 92 paket telah ada pemenagnya dan 25 paket kegiatan lainnya masih daam proses lelang. (Humas/Hr).
