PURBALINGGA – Guna menangani permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah, diperlukan sinergi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten dan Kota. Sinergi itu, guna memaksimalkan komitmen penganggaran penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Bappeda provinsi Jawa Tengah saya minta mengkoordinasikan Bappeda di kabupaten/kota supaya ada komitmen anggaran dan sinergi program antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Eks Karesidenan Banyumas di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, Senin (28/9).
Komitmen itu, kata Heru yang kini menjadi pelaksana harian (Plh) Gubernur Jateng, harus diawali dengan penyamaan data kemiskinan yang valid. Data tersebut menjadi penting karena akan menjadi acuan dalam perencanaan, pemrograman kegiatan dan penganggarannya.
“Salah satu tindak lanjut rakor ini adalah bagaimana mensinergikan program penanggulangan kemiskinan bagi 15 daerah yang tergolong tinggi tingkat kemiskinannya. Itu prioritas utamanya, ” jelasnya.
Diungkapkan Wagub Heru, 15 daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi meliputi Blora (14,64%), Grobogan (14,87%), Cilacap (15,24%), Purworejo (15,44), Klaten (15,60%), Demak (15,72%), Sragen (15,93%), Banyumas (18,44%), Banjarnegara (18,71%) dan Pemalang (19,27%). Daerah lainnya, Purbalingga (20,53%), Brebes (20,82%), Rembang (20,97%), Kebumen (21,32%), dan Wonosobo 22,08%).
Heru juga meminta semua daerah mengupayakan agar tidak ada orang yang tidak makan, apalagi sampai mati kelaparan. Program-program dibidang pangan yang arahnya untuk warga miskin seperti beras miskin harus betul-betul dikawal secara ketat. Termasuk program pemberdayaan yang digulirkan untuk masyarakat kurang mampu.
“Kesempatan desa-desa memiliki dana yang cukup, agar memanfaatkan dana yang ada untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat sekaligus melibatkan warga miskin agar bisa ikut bekerja dan memperoleh penghasilan,” katanya.
Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo menuturkan, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir mencapai hasil cukup signifikan. Selama 2009 hingga 2013, program penanggulangan kemiskinan di Purbalingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan mencapai 11,19 persen. Capaian ini lebih tinggi dari angka penurunan kemiskinan nasional sebanyak 6,09 persen dan Jawa Tengah 7,21 persen.
“Namum demikian tingkat kemiskinan di Purbalingga pada 2013 masih 20,53 persen,” jelasnya.
Budi Wibowo menjelaskan, berbagai program sudah dilakukan diantaranya program Jamkesda, sekolah boarding school SMK Negeri 3 Purbalingga, PSPR Gakin, penanganan anak tidak sekolah, jambanisasi, bantuan peralatan bagi usaha mikro, dan peralatan kerja di BLK. Termasuk peran masyarakat melalui kegiatan Baznas dan YPSP. (Hardiyanto)
