PURBALINGGA – Inspeksi mendadak (sidak) atau pemantauan kedisplinan aparatur Negara di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tidak hanya untuk mendispilnkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga namun hal tersebut merupakan bagian dari survey atau pengamatan sebagi bahan untuk mengambil kebijakan kedepan. Bupati mengatakan, pihaknya tidak akan main-main dengan kedisiplinan, bagi yang mau mematuhi aturan dan bekerja keras tidak menutup kemungkinan akan di promosikan.
“Saya akan serius dengan kedisiplinan, bagi yang mau bekerja dan displin serta rajin tidak menutup kemungkinan akan dipromosikan, yang penting mau bekerja,”tutur Bupati Purbalingga Tasdi saat member pengarahan pada apel pagi di Kecamatan Padamara Rabu (4/5).
Selain itu,terkait dengan pelaksanan lima hari kerja, sambung bupati, apabila pada pelaksanaan masih jauh dari harapan, maka akan dikembalikan lagi enam hari kerja. Apabila dari 178 SKPD jam kerjanya kurang dari yang ditetapkan sebanyak 37 setengah jam per minggu, maka dengan terpaksa akan kemabli ke enam hari kerja.
“Daripada dipaksakan lima hari kerja tapi pada pelaksanaannya memble /tidak sesuai dengan yang diharapkan serta tingkat kehadiran pesertanya tidak mencapai 68 persen di setiap SKPD, mending enam hari kerja lagi. Dan seluruh SKPD akan saya lihat kedisiplinannya, karena sidak ini merupakan bagian dari survey. Sehingga dari hasil survey ini akan dijadikan kebijakan kedepannya, untuk itu, saya mohon dukungannya dari semua pihak,”pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga mengungkapkan, bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta kepada seluruh camat se- Purbalingga untuk memaparkan program-program pemerintahan dan pembangunan di tiap kecamatan. Nantinya para camat harus memaparkan, tentang kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang harus dilakukan. Selain itu, camat juga diminta memaparkan program-program unggulan, bahkan bupati juga menantang camat untuk membuat program pembangunan yang dapat masuk ke Museum Rekor Indonesia (MURI).
“Nantinya, para camat akan memaparkan semua program-program pembangunan di kecamatan serta permasalahan dan solusi dihadapan saya, bahkan kalau bisa membuat program pembangunan yang mendatangkan MURI seperti contohnya pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) terbanyak,”ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga mengemukakan masih tingginya angka kematian ibu dan anak, program keluarga berencana (KB) dan Kartu Purbalingga Pintar (KPP). Para pemangku kepentingan di wilayah juga diminta peka terhadap persolan yang dihadapi oleh masyarakat seperti kepedulian terhadap usaha kecil mikro menengah (UMKM) serta pendapatan domestic brutto Purbalingga yang masih dibawah standar. Selain itu, jika ditemukan permasalah yang terkait dengan masyarakat agar segera disampaikan langsung kepadanya, pinta bupati. (Sukiman)
