PURBALINGGA, Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto siap melanjutkan program Dialog Bupati yang disiarkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPPL) Radio Suara Perwira 103 FM Purbalingga. Program lanjutan Dialog Interaktif Halo Bupati ini bakal diselenggarakan rutin sebulan sekali oleh Bagian Humas Setda Purbalingga bekerjasama dengan Dinhubkominfo dan LPPL Radio Suara Perwira.
Hal itu disampaikan Bupati saat menanggapi keinginan salah satu warga Kembangan Kecamatan Bukateja, Zaenal yang meminta program dialog interaktif tersebut dapat berlanjut setiap bulan bahkan kalau memungkinkan dapat diselenggarakan seminggu sekali. Menurut Zaenal, program tersebut sangat bermanfaat bagi warga dalam mendapatkan informasi program dan kinerja Pemkab.
“Isyaallah berlanjut. Kita sedang rancang acara ini bisa berlanjut tiap bulan. Soal tanggalnya saya kira bisa “gasar-geser” menyesuaikan dengan jadwal kesibukan sebagai bupati. Jadi tidak harus tanggal 1,” ungkap Sukento di LPPL Suara Perwira, Senin (3/1) pagi.
Sebelumnya, program Halo Bupati memang dijadwalkan siaran perdana pada 1 Pebruari. Namun karena padatnya acara Bupati, maka baru dapat dilaksanakan pada Senin (3/1). Program tersebut disiarkan live pukul 06.00 – 07.00, di studio LPPL Suara Perwira 103 FM dipandu Dj Umang dan Prima. Siaran perdana Halo Bupati juga direlay oleh salah satu radio swasta nasional Fica FM.
Siaran perdana Halo Bupati mengambil tema Universal Coverage 2014 : Semua Penduduk Harus Memiliki Jaminan Kesehatan. Selain menghadirkan Bupati Sukento, sejumlah pejabat terkait ikut mendampingi Bupati seperti Kapala Dinas Kesehatan dr Hanung Wikantono, Direktur RSUD dr R Goeteng Tarunadibrata Nonot Mulyono, Kepala Operasional BPJS Kesehatan Purbalingga Sutrisno, Kepala UPTD Jamkesda Purbalingga, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan serta Kabid Kominfo pada Dinhubkominfo.
“Bagian Humas Setda memprogramkan dialog Halo Bupati sebanyak 6 kali dalam setahun. Sehingga jadwalnya dua bulan sekali. Namun sesuai arahan Bupati akan kita programkan menjadi sebulan sekali,” kata Kabag Humas Setda Rusmo Purnomo.
Dibagian lain Bupati berharap, agar digulirkannya program BPJS Kesehatan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan biaya pengobatan. Saat ini, kata Bupati, di Kabupaten Purbalingga tinggal menyisakan 11,8 persen warga yang belum tercover asuransi kesehatan. Dari jumlah penduduk Purbalingga sebanyak 876.137 jiwa, ada sedikitnya 775.203 orang telah memiliki jaminan kesehatan.
“Saya berharap, kedepan semua penduduk Purbalingga memiliki jaminan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan apabila harus mengobati penyakit yang memerlukan banyak biaya,” katanya.
Iur Biaya
Kepala Operasional BPJS Kesehatan Purbalingga, Sutrisno menuturkan, untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, semua warga harus iur biaya. Termasuk warga miskin juga iur biaya, namun biayanya ditanggung oleh pemerintah. Besarnya premi dibagi tiga golongan yakni premi kelas III Rp 25.500/orang/tahun, kelas II Rp 42.500/orang/tahun dan kelas I Rp 59.500/orang/tahun.
Dikatakan Sutrisno, bagi peserta BPJS Kesehatan, semua layanan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Meliputi pelayanan rawat jalan tingkat satu, rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat satu dan rawat inap tingkat lanjut.
Meski demikian, Sutrisno mengingatkan agar masyarakat mematuhi prosedur operasional yang ditetapkan. Seperti menunjuk dokter keluarga atau layanan tingkat satu di Puskesmas terdekat. Untuk pengobatan tingkat pertama harus dilakukan di dokter keluarga atau puskesmas terdaftar. Dan apabila perlu penanganan lebih lanjut dapat dirujuk pada Rumah Sakit rujukan dengan layanan dokter spesialis.
“Prosedurnya harus dipenuhi dulu. Karena kalau prosedurnya tidak dipenuhi, maka biaya pelayanan kesehatan akan sulit direalisasi. Alias biayanya harus ditanggung sendiri,” jelas Sutrisno.
Sementara Kepala DKK Hanung Wikantono menambahkan, saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, masyarakat di kabupaten Purbalingga masih dapat memanfaatkan layanan Jaminan Kesehatan yang dikelola UPTD Jamkesda Purbalingga.
“Alternatif lainnya, bila belum mampu iur biaya BPJS, masyarakat dapat menjadi peserta Jamkesda yang hanya perlu iur biaya Rp 150.000 per KK per tahun. Pelayanannya hingga tingkat RSUD Goeteng,” kata Hanung.
Diakui Hanung, memang pelayanannya lebih komprehensif program BPJS Kesehatan. Namun yang penting, lanjut Hanung, dapat menjadi alternative pertolongan pertama atas pelayanan kesehatan dasar dapat dilaksanakan. Sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan biaya, disaat membutuhkan pelayanan kesehatan.
RSUD Purbalingga sudah siap memberikan pelayanan paripurna bagi peserta BPJS Kesehatan. Mengenai kesulitan yang dirasakan sejumlah peserta, Nonot Mulyono membenarkan. Diakui Nonot, program BPJS memang masih baru sehingga masih membutuhkan evaluasi.
Seperti yang disampaikan Firman, warga Kutasari yang mengalami perbedaan pelayanan dari sebelumnya. Saat menggunakan fasilitas Askes, pemeriksaan Diabetes dapat dilakukan sebulan sekali, namun ketika menjadi BPJS malah harus satu minggu sekali.
“Sedang diupayakan perubahan prosedur sehingga pasien dengan penyakit kronis bisa dilayani sebulan sekali. Kita sudah usulkan kepada pihak BPJS pusat,” jelas Nonot. (/Hr)
