PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan menjadi ranking dua Nominasi TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) 2016. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016.
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Setda Purbalingga Widiyono menuturkan, kompetisi SiNovik ini diselenggarakan tiap tahun oleh KemenPAN-RB. Kabupaten Purbalingga baru kali pertama masuk nominasi TOP 99 dengan usulan proposal berjudul “Matahari untuk Kaum Papa di Purbalingga” yang mengangkat salah satu terobosan inovasi pelayanan publik di SMK Negeri 3 Purbalingga.
“Purbalingga mengirim tiga proposal terkait subsidi bunga oleh Bagian Perekonomian, kemudian kunjungan jemput bola dokter kandungan terhadap ibu resiko tinggi di Puskesmas dan Matahari untuk Kaum Papa di Purbalingga,” katanya, Rabu (9/3).
Setelah dilakukan penilaian, salah satu proposal dari Purbalingga masuk TOP 99 dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Dimana tim penilai akan melakukan perankingan TOP 40 dan terakhir menjadi TOP 10.
“Untuk menjadi TOP 40, Pak Bupati (Tasdi-red) akan melakukan paparan dihadapan tim penilai di KemenPAN-RB Jakarta. Paparannya Kamis besok (10/3). Mudah-mudahan kita terus berlanjut dan dapat masuk sepuluh besar dengan ranking terbaik,” jelasnya.
Menurut Widiyono, keunggulan kabupaten Purbalingga dalam inovasi pendirian SMK Negeri 3 Purbalingga yang sebelumnya disebut SMK “Duafa” menjadi sekolah yang peduli terhadap masyarakat miskin. Kepedulian itu diwujudkan dalam sistem perekrutan yang diutamakan bagi siswa berprestasi dari kaum duafa sehingga memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
“Mereka belajar dengan sistem boarding school atau diasramakan dengan fasilitas yang dicukupi, dibimbing pembinaan karakternya dan intelektualnya. Ternyata prestasi anak-anak kaum duafa juga luar biasa,” katanya.
Hasil akhir yang ingin dicapai dari inovasi yang dilakukan pemkab, lanjut Widiyono, setelah para siswa selesai belajar di SMK Negeri 3 Purbalingga dapat menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di keluarganya.
Seperti diketahui, pendirian SMK Negeri 3 Purbalingga berawal dari tahun 2010 dimana Bupati Purbalingga waktu itu, Heru Sudjatmoko (kini Wakil Gubernur Jawa Tengah-red) mulai menggagas pendirian SMK gratis yang khusus menampung siswa miskin.
Pada 2011, Purbalingga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) Rp 27 miliar atas prestasi 5 tahun berturut-turut dapat menetapkan APBD secara tepat waktu. Momentum inilah yang kemudian menggugah Bupati untuk mewujudkan impian membangun sekolah gratis berasrama.
“Pembangunannya dilakukan selama 2 tahun anggaran dengan total anggaran Rp 6,9 miliar yang sumber dananya dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2011 dan 2012,” tambahnya.
SMKN 3 yang dibangun diatas lahan seluas 27.200 m2 dengan total luas bangunan mencapai 2.270 m2 diresmikan pada awal tahun 2013. (Hardiyanto)
