Pemerintah Kabupaten Purbalingga diminta serius tangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pasalnya untuk memberdayakan PMKS diperlukan keseriusan baik kebijakan maupun anggaran yang tidak sedikit.
Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Karangreja Purbalingga Daryanto mengatakan, jumlah PMKS di Purbalingga mencapai puluhan ribu orang. Untuk memberdayakan mereka, pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) sudah memiliki tenaga kerja social di tiap kecamatan (TKSK).
Daryanto mengatakan, ada 26 jenis PMKS dimana datanya perlu dilakukan agar lebih valid. Pemerintah diminta lebih serius untuk menangani PMKS tersebut, terutama dalam pendataan jumlah PMKS di Purbalingga.
Sementara penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo mengakui, jumlah orang miskin di Purbalingga masih tinggi. Berdasarkan data Susenas 2013 jumlah penduduk Purbalingga 934.848 penduduk dimana 20,53% masih tergolong miskin.
Dari jumlah orang miskin ini, 7000 merupakan penyandang cacat berat yang tidak mampu bekerja. Sebanyak 13 ribu lebih menderita penyakit kronis. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 27.533 unit. Dan jumlah anak usia SD yang tidak bersekolah alasan ekonomi mencapai 1.159 anak, dan usia SMP yang tidak sekolah sebanyak 2.167 anak.
Budi Wibowo menjelaskan, dalam tahun 2016 ini pembangunan lebih focus pada pemberdayaan orang miskin. Meski demikian tetap tidak melupakan masalah pembangunan infrastruktur. Dalam APBD 2016 ada pembangunan infrastruktur berupa peningkatan kualitas jalan di 50 ruas jalan, pengembangan irigasi Sliga, serta peningkatan destinasi wisata. (umang-kominfo)
