PURBALINGGA – Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta seluruh desa di kabupaten Purbalingga mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan BUMDes ini, dimaksudkan untuk memandirikan dan memperkuat ekonomi desa.
“Ini butuh inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kalau desanya mau maju maka kedepan Pak Kades (Kepala Desa-red) harus puny aide-ide kreatif untuk mengangkat potensi yang ada di desa. Salah satu upayanya melalui pengembangan BUMDes ini,” ujar Wabup Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat membuka Pembinaan BUMDes di Ruang Rapat Ardi Lawet Setda Purbalingga, Selasa (23/8).
Wabup Tiwi mengingatkan, saat ini jumlah dana yang digelontorkan ke desa jumlahnya cukup signifikan. Pada 2015, anggaran yang digelontorkan ke desa baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak, retribusi maupun dana bantuan khusus mencapai Rp 164 miliar. Tahun 2016 ini mengalami peningkatan hampir seratus persen menjadi Rp 252 miliar.
Kondisi tersebut, menurut Wabup patut disyukuri. Namun desa juga wajib mengembangkan potensi dan sumber daya lokal yang ada didesa. Jangan sampai anggaran yang banyak justru mematikan semangat kemandirian dan terus menerus bergantuang kepada bantuan pemerintah. “Desa jangan hanya bergantung kepada bantuan pemerintah saja tetapi desa harus bergerak mengembangkan unit-unit usaha di desa agar dapat mengembangkan potensi dan sumber daya lokal yang ada,” katanya.
Ditambahkan Wabup, dari 224 desa yang ada di kabupaten Purbalingga, saat ini baru ada 161 unit BUMDes dan 13 BUMDes bersama. Dari 161 BUMDes yang ada hanya 37 persen atau 60 unit usaha yang yang sehat. “Yang lain kondisinya mati suri karena pengelolaanya yang belum optimal. Diantaranya karena kesulitan menentukan usaha dan belum ada inovasi. Kebanyakan BUMDes hanya berusaha dibidang jasa simpan pinjam, pengelolaan air bersih dan persewaan alat ,” jelasnya.
Terkait potensi BUMDes, Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan DR. Ir Ihwan Sudrajat menuturkan pengembangan BUMDes dapat menjadi tonggak APBDes dan agen pembangunan di desa. Untuk menjadikan BUMDes seperti yang diharapkan dibutuhkan keiklasan dan inovasi dari para kepala desa sehingga mampu menggerakan potensi yang ada di desa lebih berkembang untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk desa-desa yang masih mengalami kebingungan menentukan jenis usahanya, Ihwandi memberikan agar BUMDes tidak hanya mengelola jasa simpan pinjam saja. Banyak potensi di desa seperti pariwisata, UMKM, pengelolaan asset desa seperti banda desa, gedung pertemuan dan jasa lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengelola berbagai proyek fisik yang ada didesa.
“Untuk memulainya dibutuhkan kerja keras dan keberanian kepala desa dalam menggali potensi yang dimiliki desanya,” ujarnya.
Ihwan Sudrajat yang juga seorang pebisnis sukses juga memberikan bekal bagaimana desa memulai membentuk BUMDes. Menurutnya dibutuhkan visi misi pembentukan BUMDes, AD/ART, menyiapkan modal dan asset yang akan dikembangkan, menentukan operator yang professional dan jujur, membuat rencana kerja satu tahun dan menyiapkan infrastruktur minimal untuk operasional kantor. (Hardiyanto)
