PURBALINGGA – Untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga tahun depan akan merehab minimal 3000 rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.
Hal tersebut tersebut juga untuk mengakomodasi usulan RTLH dari para kepala desa (Kades) untuk masyarakat yang pada saat sosialisasi kades menjanjikan RTLH lebih banyak namun realisasinya tidak sesuai dengan harapan.
“Jadi kalau sekarang ada keluhan dari Kades yang tadinya mengusulkan/mensosialisakan RTLH kepada warga sebanyak tujuh rumah tapi dapatnya/realisasinya hanya empat, itu harus dipahami,”pinta Bupati Purbalingga Tasdi saat membuka Sosialisasi RTLH bagi para Kades di Pendapa Dipokusumo Kamis (1/9) yang dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Camat Se-Kabupaten Purbalingga.
Bupati meminta agar para kades tidak khawatir mengeluh akan hal tersebut, karen adalam waktu dekat tepatnya Bulan Oktober pemkab akan membahas anggaran salah satunya untuk RTLH untuk tahun 2017. Dan saat ini pemkab memprogramkan RTLH sebanyak 1.700 rumah dengan anggaran Rp21 miliar dan tahun depan akan merehab lebih banyak lagi yakni 3.000 rumah dengan anggaran Rp30 miliar.
“Kalau sekarang RTLH di baru menyasar 1.700 rumah dengan anggaran Rp21,5 miliar, tahun depan minimal akan kita dianggar untuk 3000 RTL dengan anggaran Rp30 miliar, sehingga nanti yang kemaren kecele akan mendapatkan RTLH tujuh rumah, nanti empat bulan lagi ada program RTLH lagi. Dan saya minta pemimpin tidak boleh mengeluh dan harus semangat,”pintanya.
Menurut Bupati, yang mendasari adanya program RTLH adalah di Purbalingga salah satunya adalah tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya hanya sebesar 20, 24 persen, namun kini menjadi 19, 75 persen. Walaupun tingkat kemiskinan Purbalingga dinilai turun dari posisi terdahulu, namun untuk posisi kemiskinan daerah lain di seluruh Provinsi Jawa Tengah lebih turun lagi, sehingga posisi Purbalingga kemiskinan nomor lima di Jawa Tengah. Hal yang menjadi pekerjaan rumah terberat pihaknya bersama Wakil Bupati mengawali kepemimpinannya di Purbalingga.
“Jadi saya masuk menjadi bupati dengan Bu Wakil PR saya yang paling berat ya kemiskinan itu, karena posisi kemiskinan sekarang nomor lima di Jateng dan nomor satu di eks Karesidenan Banyumas, kita sekarang tersalip oleh Banjarnegara, ini bagaimana,”tuturnya.
Di Purbalingga saat ini ada sekitar 301.000 kepala keluarga (KK), tapi yang punya rumah kurang lebih ada 241.000 KK dan sebanyak 11,6 persen rumahnya tidak layak huni. Untuk itu, pihaknya berusaha sekuat tenaga bersama waki bupati dan jajaran pemkab serta dukungan bantuan para kades para camat dan SKPD untuk mengurangi kemiskina di Purbalingga. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan sendirian dan perlu disengkuyung dan digerakan oleh semua pihak. Dengan kemiskinan tersebut, bupati dan pejabat harus merasa malu dan tidak nyenyak tidur karena di jaman kemerdekaan Purbalingga angka kemiskinannya masih nomor satu di Karesiden Banyumas. Harapannya, kedepan bagaimana caranya agar angka kemiskinan di Purbalingga semakin berkurang, karena kalau sampai berkurang berarti semua pemangku kepentingan bekerjannya sungguh-sungguh sehingga rakyat akan senang. (Sukiman)
