PURBALINGGA – Momentum ulang tahun Bupati Tasdi dan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) yang sama-sama lahir pada 11 April, dimanfaatkan untuk menegaskan komitmen pemerintahan yang dipimpinnya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dianggarkan dalam APBD 2015 sebesar Rp 17 miliar.
“Hari ini kita melakukan lauching bedah rumah di wilayah kecamatan Purbalingga bertepatan dengan ulang tahun saya dan bu wakil bupati (Tiwi-red). Sambil mengingatkan kita semua bahwa di sekeliling kita masih ada rumah yang tidak layak huni,” ujar Bupati Tasdi saat meresmikan bedah rumah milik Satonah dan Poniman, warga RT 2 RW 4 Kelurahan Purbalingga Lor, Senin (11/4).
Diungkapkan Bupati, dari 301.000 KK (kepala keluarga) di kabupaten Purbalingga, yang telah memiliki rumah hanya sekira 241.000 KK. Dengan demikian masih ada 61.000 KK yang tidak memiliki rumah. Diantara yang telah memiliki rumah, lanjut Bupati, masih ada 11,6 persen ternyata tidak layak huni, atau mencapai 27.000 rumah.
“Kemarin ada warga yang menghuni kamar mandi. itu bagian dari warga yang harus kita perhatikan. Itu PR pemerintahan kemarin yang harus kita selesaikan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi permasalahan RTLH di Purbalingga. “Hari ini saya akan memperjelas komitmen saya supaya genah (jelas-red). Minimal nanti setiap tahun harus ada 2000 rumah RTLH dipugar. Sekarang sudah dianggarkan untuk 1700 rumah. termasuk rumah yang kita pugar hari ini. Nanti di anggaran perubahan minimal tinggal nambahi 300 rumah lagi atau lebih,” jelasnya.
Bupati yang didampingi Wabup Tiwi bahkan merasa prihatin karena rumah warga yang hanya berjarak 300 meter dari Pendapa Dipokusumo kondisinya masih banyak yang tidak layak. Dari hasil pantauan yang dilakukan dirinya, rata-rata tiap RT memiliki 10 samapi 11 rumah tidak layak huni. termasuk masih banyak warganya yang tidak memiliki jamban keluarga. Sehingga selain bedah rumah, melalui Dinas Kesehatan juga memprogramkan bantuan untuk jambanisasi masing-masing Rp 600 ribu per KK.
“Artinya, komitmen saya dan pemerintahan sekarang memikirkan hal-hal yang demikian. Semua akan dibantu secara bertahap tiap tahunnya,” tandasnya.
Bupati memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan dari Sekda, SKPD hingga tingkat kades dan lurah untuk berkeliling memanatau kondisi masyarakat yang ada diwilayahnya. Bupati juga meminta seluruh warga untuk membantu memuluskan program yang dicanangkan dengan terus memelihara gotongroyong disemua bidang. (Hardiyanto)
