PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Tasdi dan Wabup Dyah Hayuning Pratiwi mengikuti “sekolah” di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekolah bertajug Workshop Tunas Integritas itu juga diikuti bupati/wabup hasil Pilkada Serentak di Jawa Tengah 9 Desember lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai Selasa (22/3) hingga Kamis (24/3) di Auditorium Lantai I Gedung KPK.
Inisiatif untuk menyekolahkan para bupati dan wabup tersebut berasal dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Hal itu dilatarbelakangi untuk mewujudkan komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. “Kegiatan juga diikuti oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Heru Sudjatmoko serta jajaran pimpinan DPRD Jateng,” Ujar Tasdi melalui telepon genggamnya, Selasa petang (22/3).
Diungkapkan, Jateng merupakan pelopor dalam pelaksanaan “sekolah” di KPK tersebut. Tasdi mengatakan dia sangat mendukung pelaksanaan Workshop Tunas Integritas tersebut. Pasalnya hal tersebut sangat mendukung untuk membangun integritas menuju terwujudnya clean government. “Komitmen integritas mutlak dimiliki oleh pimpinan daerah yang baru dilantik,” ungkapnya.
Melalui Workshop tersebut diharapkan bupati dan wabup bisa mengetahui, memahami dan menghayati arti dan makna pembangunan integritas. Diungkapkan saat ini dia bersama jajarannya mencoba menerapkan pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Termasuk dalam pengalokasian anggaran. Semuanya diprioritaskan untuk pembangunan daerah.
Pembekalan yang diberikan oleh KPK, lanjutnya, bisa menjadi modal untuk mengetahui apa yang dilarang dan apa yang tidak. Sehingga dalam pengalokasian anggaran serta penggunaannya akan bisa tertib dan disiplin sesuai dengan aturan.
“Pembekalan ini bisa mendukung slogan yang memprioritaskan pada upaya kerja keras, kerja cerdas dan kerja iklhas,” katanya.
Bagaimanapun bupati dan wabup menurutnya harus memberikan contoh kepada jajarannya. Sehingga di segenap jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa bisa benar-benar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
