PURBALINGGA – Pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi, bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban. Akan tetapi kalangan pendidik kerap menjadi korban kepentingan sesaat para calon pemimpin.
“Kita tahu bahwa setiap pesta demokrasi baik pilkada maupun pemilu lainya, PGRI tidak pernah tidak ada yang menjadi korban dari pesta demikrasi tersebut. Kalau tidak pimpinan organisasninya, unsur pimpinan atau pengurus tidak menutup kemungkinan anggota menjadi korbannya,”ungkap Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Tulus Wibowo saat menyampaikan sambutan pada acara Konferensi Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Masa Bhakti XXI periode 2014-2019 Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Purbalingga di Aula PGRI Purbalingga, Sabtu (10/10).
Untuk itu, tambah Tulus, pihaknya berpesan agar anggota PGRI ikut menyongsong pesta demokrasi dengan menjaga iklim polkitik yang sejuk.
“Pesansaya , semua anggota PGRI di Purbalingga ikut menyongsong pesta demokrasi atau Pilkada untuk betul-betul dapat menjaga iklim politik yang sejuk. Anda tentunya dapat memaknai politik yang sejuk, artinya kita tidak usah membuat gerakan-gerakan yang akan memancing kepada pihak tetentu untuk melawan gerakan tersebut,”tuturnya.
Menurut Tulus, PGRI merupakanorganisasi non politik praktis, akan tetapi tetap memiliki hak pilih, sehingga dalam setiap pesta demokrasi anggota juga berhak memilih calon pemimpin yang berkualitas.
“PGRI dalam posisi yang netral, karena merupakan organisasi non politik praktis. Namun tetap mempunyai hak pilih. Sehingga disitulah anggota PGRI diharapkan dapat memilih pemimpin yang mempunyai kompetensi untuk membangun Purbalingga, terutama calon yang memiliki perhatian terhadap pembangunan di Purbalingga khususnya dibidang pendidkan,”jelasnya.
Tulus menandaskan, PGRI jangan sampai tergiur dengan satu iming-iming yang tidak menentu dari salah satu pasangan calon, karena akan merugikan diri sendiri.
“Tidak usah geradak geruduk, kesana kemari mendukung salah satu peserta. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming yang tidak menentu, hal itu justru akan merugikan diri sendiri,”tandasnya.
Bupati Ajak Guru Manfaatkan Hak Pilih Dalam Pilkada
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo meminta agar kalanganpendidik khususnya guru di Kabupaten Purbalingga ikut memanfaatkan haknya mengikuti pilkada untuk memilih pemimpin definitif di Purbalingga.
“Saya minta kalangan masyarakat, khususnya guru ikut memanfaatkan haknya untuk mengikuti pilkada langsung. Untuk itu, guru diminta hadir dan pilih pemimpin yang memadai dan bisa menampung harapan masyarakat di Kabupaten Purbalingga,”pintanya.
Menurut Budi, pasangan calon yang mendapatkan suara 50 persen dan selisih satu suara saja sah menjadi pemenang dalam pikada.
“Biarpun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 50 persen, serta selisih satu suara saja, pasangan calon dengan suara terbanyak sah menjadi pemenangnya,”terangnya.
Akan tetapi, tambah Budi, efek psikologis dari pasasangan calon dengan tingkat kehadiran pemilih yang rendah serta paslon yang mendapatkan suara selisih sedikit, hal itu akan membuat pasangan calon tidak percaya diri.
“Dengan rendahnya perolehan suara, selain membuat tidak percaya diri (PD) paslon yang menang, hal tersebut juga merupakan cerminan ketidakterpilihannya paslon tersebut oleh rakyat. Untuk itu, manfaatkan hak pilih saudara dengan berbondong-bondong menuju TPS saat pelaksanan pilkada Desember mendatang,”pintanya.
Saat ini, tambah Budi, jumlah daftra pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga sebanyak 737.595 orang.
“Dari jumlah tersebut, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 370.907 orang dan pemilih perempuan 366.688 orang,”jelasnya. (Sukiman)
