PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berkomitmen meningkatkan keamanan transformasi digital di lingkungan birokrasi. Hal ini ditegaskan dengan hadirnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, S.E., M.Si., dalam Rapat Finalisasi Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Persiapan Teknis Seremoni Penandatanganan PKS di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok, Rabu (11/2/2026).
Dalam kunjungan kerja ini, Kepala Dinkominfo turut didampingi oleh Sandiman Ahli Pertama, Annas Dian Wibowo, S.Kom. Pertemuan ini menjadi langkah krusial sebelum dilakukannya penandatanganan resmi kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik antara Pemkab Purbalingga dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
R. Budi Setiawan menyampaikan bahwa finalisasi draf PKS ini merupakan payung hukum penting dalam menjamin keaslian data dan keamanan informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Purbalingga.
“Langkah ini adalah bentuk keseriusan kita dalam memitigasi risiko siber. Dengan sertifikat elektronik, setiap dokumen digital pemerintah akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan integritas data yang terjaga,” ujarnya.
Annas Dian Wibowo menambahkan bahwa secara teknis, integrasi sistem telah siap dilakukan. “Kami berkoordinasi intensif dengan tim teknis BSSN agar prosedur operasional standar (SOP) terkait pengamanan informasi di daerah benar-benar selaras dengan standar nasional yang ditetapkan BSSN,” jelasnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan seluruh layanan publik digital di Kabupaten Purbalingga kedepannya menjadi lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi masyarakat.
